Pemkab Asahan Sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017

ASAHAN, Infokepri.com - Bupati Asahan H. Taufan Gama Simatupang MAP melalui Wakil Bupati Asahan H. Surya Bsc sampaikan jawaban dari pandangan umum Fraksi DPRD Kabupaten Asahan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Asahan, Kamis 28 Juni 2018 dengan agenda laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017

Adanya beberapa tanggapan masukan, saran dan pendapat dari Fraksi - fraksi DPRD Kabupaten Asahan membuktikan begitu besarnya kepedulian mereka terhadap kemajuan Kabupaten Asahan .

"Pemerintah Kabupaten Asahan mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya untuk setiap dukungan yang senantiasa diberikan. Untuk itu, semoga sinergisitas yang telah terbangun selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam setiap tatanan pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, "sebut Surya Bsc .

Dikatakannya, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumut  atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 juga memberikan bukti bagaimana kita telah bersama - sama saling membantu dan mengingatkan agar terus memperbaiki dan menyempurnakan segala kekurangan untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, melalui Sidang Paripurna ini agar di perkenankan menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pandangan umum yang telah disampaikan yang telah di rangkum dan secara garis besar terbagi dalam tiga hal pokok yang berkaitan dengan permasalahan dalam pencapaian target Pendapatan Daerah dengan permasalahan dalam penyerapan belanja daerah dan  besarnya dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang nantinya akan kita tetapkan untuk dapat dipergunakan dalam perubahan APBD Tahun 2018, "jelas orang nomor dua di Pemkab Asahan .

Lanjut Surya Bsc, dana - dana yang dialokasikan pada APBD Kabupaten Asahan bukan hanya bersumber dari pendapatan murni daerah. Akan tetapi, termasuk dana - dana yang bersumber dari APBN yang secara spesifik penyaluran dan penggunaannya di atur oleh Pemerintah Pusat .

"Kami tidak menutup mata atas kelemahan dalam penyerapan anggaran yang telah di rencanakan oleh masing - masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga hampir di semua OPD ada dana SILPA setiap tahun anggaran berjalan. Kedepan kami akan lebih memfokuskan pada perencanaan yang lebih efektif dan tepat guna agar Sisa Lebih Penggunaan Anggaran dapat di minimalisir, "ungkapnya .

"Dengan temuan BPK RI pada beberapa OPD yang masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian interen. Kami telah memerintahkan OPD terkait untuk segera menindaklanjuti temuan sesuai rekomendasi BPK serta melakukan langkah - langkah perbaikan sehingga hal serupa tidak menjadi temuan lagi di masa yang akan datang, "ujar Wakil Bupati Asahan H. Surya menegaskan .

Dalam rapat Paripurna DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Asahan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017. Masing - masing Fraksi dari Fraksi PDIP, Golkaar, Hanura , Demokrat, Gerindra dan PAN menyampaikan pandangan umum Fraksi DPRD Kabupaten Asahan dalam Rapat Paripurna tersebut .

 (GUS)