ORI Kepri Bersama Disdik Kota Batam Lakukan Kajian Sistem Pelayanan Publik Tahun 2018

BATAM, Infokepri.com  - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kepri bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Batam melakukan Kajian sistemik pelayanan publik tahun 2018 yang digelar  di Gran Indonesia Hotel, Nagoya, Batam, Kamis, (28/06/2018)

Kajian itu digelar guna membahas Penyediaan Standard  Prasarana ruangan mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Perrtama (SMP) di kota Batam

Salah indikator keberhasilan dalam mensukseskan program pendidikan nasional yang berkelanjutan dan berkualitas yaitu dengan membangun ketersedian sarana dan prasarana.

Saran dan prasarana yang berkualitas akan memberikan dampak yang sangat positif dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat mencetak siswa-siswi yang berprestasi baik itu di sekolah maupun di kehidupan bermasyarakat.

Pada kesempatan itu, Ketua ORI Kepri, Lagat Siadari mengatakan, Perencanaan dan sarana prasarana pendidikan harus dipersiapkan, tapi disini tidak ada perencanaan yang matang. Seperti Kondisi di lapangan saat ini, yang mana sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan nantinya.

Temuan di lapangan terhadap kondisi sarana dan prasaran, diantaranya;
kurangnya ruang kelas, sehingga sekolah menerapkan shift waktu pembelajaran, serta mengalih fungsikan ruangan lain menjadi ruang kelas atau sebaliknya.
Tidak terdapatnya saran bermain/olahraga, dan keterbatasan lahan.

"Untuk itu, agar ditahun depan tidak terulang kembali. Pemerintahan Kota (Pemko) Batam harus membuat perencanaan, dan harus berani membeli lahan untuk pendidikan yang sangat ini masih minim," ungkapnya.

Berdasarkan kajian Laporan Sistemik Pelayanan Publik Tahun 2018 jumlah SD Negeri sebanyak 144 sekolah, Swasta 200 sekolah , dan Tingkat Pendidikan SMP Negeri 57sekolah dan Swasta 87 sekolah.

Ditempat yang sama (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan mengatakan, Permasalahan dengan daya tampung ketersedian di sekolah negeri maupun swasta, tanggung jawab bukan hanya pada Pemerintah Daerah.

Masyarakat juga berperan aktif, dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Dimana saat ini 41.68 % terdapat sekolah Negeri dan selebihnya Swasta.

"Selain itu, Kita juga sudah memberikan himbauan kepada sekolah swasta, untuk memberikan keringan kepada siswa yang kurang mampu," katanya pada pertemuan tersebut yang dihari juga oleh Dewan Pendidikan, Diskominfo dan Stackholder terkait lainnya.

(AP)