Puluhan Warga Dompak Gelar Aksi Damai Di Kantor DPRD Kepri
Selasa, 17 April 2018
TANJUNG PINANG, Infokepri.com - Tak kunjung mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Kepri, puluhan warga Dompak menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Kepri, Selasa 17 April 2018.
Dalam tuntutannya, para pendemo meminta kepada DPRD Kepri untuk ikut memperjuangkan nasib anak-anak warga Dompak.
“Sejak Dompak jadi pusat pemerintahan, Kami orang kampung di sini tidak pernah diberdayakan pemerintah Kepri. Kami seakan-akan jadi penonton saja disini,” kata perwakilan warga, Mukhtar saat diterima Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak.
Padahal, sambungnya, seharusnya Pemprov Kepri bisa memperkerjakan anak-anak Dompak untuk menaikkan harkat mereka. Dengan bekerjanya mereka, anak-anak tersebut dapat melanjutkan kuliahnya.
“Kami tidak minta mereka jadi PNS, atau PTT. Cukup honorer saja. Jadi tukang sapu pun jadilah. Yang penting, mereka bisa kerja dan kuliah,,” kata Mukhtar.
Untuk itu, Ia meminta agar tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD) mengangkat minimal satu anak Dompak. Dengan begitu, semua anak-anak mempunyai pekerjaan. Selain meminta pekerjaan, warga Dompak juga meminta Pemprov Kepri memberikan bantuan alat tangkap kepada mereka.
“Jangankan sampan, satu bubu pun kami tak dapat. Padahal pak Gubernur memberi bantuan kemana-mana, tapi melupakan kami,” tambahnya lagi.
Mendapat keluhan ini, Ketua DPRD Jumaga Nadeak berjanji untuk menyampaikan langsung kepada Gubernur. Namun demikian, untuk mengangkat anak-anak Dompak tersebut menjadi honorer memerlukan proses.
“Harus diuji, kemampuannya. Mungkin tidak semua, tapi yang benar-benar kompeten,” kata Jumaga lagi.
Sedangkan untuk keperluan nelayan berupa sampan dan alat tangkap, Jumaga berjanji untuk memperjuangkannya. Sehingga, nantinya warga Dompak akan mendapatkan peralatan nelayan yang cukup baik.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Amir Hakim Siregar meminta agar warga untuk membuat permintaan tertulis. Permintaan tersebut, nantinya dapat digunakan sebagai dasar DPRD Kepri mengajukan kepada Pemprov Kepri.
(hms/Pay)
