Jokowi Ajak PM Bangladesh Jaga Keamanan di Samudera Hindia
Senin, 29 Januari 2018
JAKARTA - Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina. Pada pertemuan itu Jokowi menginginkan kedua negara tersebut aktif meningkatkan kerja sama di kawasan Samudera Hindia.
Hal itu disampaikannya saat pertemuan di Kantor Perdana Menteri Dhaka, Bangladesh. Ia menilai, kawasan Samudera Hindia memiliki potensi ekonomi yang besar.
"Saya yakin Indonesia dan Bangladesh dapat berkontribusi untuk mewujudkan Kawasan Samudera Hindia yang damai, stabil, dan sejahtera," kata Jokowi, dalam keterangannya, Minggu (28/1/2018).
Menurut Jokowi, sudah saatnya kerja sama di kawasan Samudera Hindia harus dikaitkan dengan kerja sama di Samudera Pasifik, atau kerja sama Indo-Pasifik.
"Kerja sama ini juga harus didasarkan rasa saling percaya (confidence building) dan habit of dialogue. Serta dilakukan secara terbuka dan transparan, inklusif dan menghormati hukum internasional," ujar Jokowi.
Dengan demikian, peran IORA (Indian Ocean Rim Association) dimana Indonesia dan Bangladesh menjadi anggota sangatlah penting terutama dalam membangun arisitektur kawasan. Di awal sambutannya, Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasinya terhadap Bangladesh atas perannya dalam penanganan pengungsi dari Rakhine State.
"Indonesia siap untuk melanjutkan kontribusi dalam penanganan krisis kemanusiaan ini," ujar Presiden.
Menurut Jokowi, sebagai dua negara muslim yang besar, Indonesia dan Bangladesh akan terus bekerja sama untuk menyebarkan ukhuwah Islamiyah serta menyebarkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian.
"Kita juga harus saling membantu dalam memakmurkan umat Islam di seluruh dunia antara lain melalui kerja sama OKI," ungkap Presiden.
Seusai pertemuan, telah ditandatangani lima bidang kerjasama, yaitu MoU on Foreign Office Consultation, Joint Communique on the cooperation to Combat IUU Fishing, Joint Ministerial Statement on the Launching of the Negotiations for Indonesia-Bangladesh Prefential Trade Agreement, MoU antara Bangladesh Power Development Board (BPDB) dan PT Pertamina mengenai Project Integrated Power, dan LoI mengenai kesepakatan supply LNG dari Pertamina ke Petrobangla.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Duta Besar RI untuk Bangladesh Rina Soemarno, serta Direktur Asia Selatan dan Tengah Kementerian Luar Negeri Ferdy Piay.
(detik.com)
Dengan demikian, peran IORA (Indian Ocean Rim Association) dimana Indonesia dan Bangladesh menjadi anggota sangatlah penting terutama dalam membangun arisitektur kawasan. Di awal sambutannya, Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasinya terhadap Bangladesh atas perannya dalam penanganan pengungsi dari Rakhine State.
"Indonesia siap untuk melanjutkan kontribusi dalam penanganan krisis kemanusiaan ini," ujar Presiden.
Menurut Jokowi, sebagai dua negara muslim yang besar, Indonesia dan Bangladesh akan terus bekerja sama untuk menyebarkan ukhuwah Islamiyah serta menyebarkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian.
"Kita juga harus saling membantu dalam memakmurkan umat Islam di seluruh dunia antara lain melalui kerja sama OKI," ungkap Presiden.
Seusai pertemuan, telah ditandatangani lima bidang kerjasama, yaitu MoU on Foreign Office Consultation, Joint Communique on the cooperation to Combat IUU Fishing, Joint Ministerial Statement on the Launching of the Negotiations for Indonesia-Bangladesh Prefential Trade Agreement, MoU antara Bangladesh Power Development Board (BPDB) dan PT Pertamina mengenai Project Integrated Power, dan LoI mengenai kesepakatan supply LNG dari Pertamina ke Petrobangla.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Duta Besar RI untuk Bangladesh Rina Soemarno, serta Direktur Asia Selatan dan Tengah Kementerian Luar Negeri Ferdy Piay.
(detik.com)
