DPRD Kepri Desak Pemprov Kepri Serahkan LPP APBD 2016
Selasa, 13 Juni 2017
 |
| Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak Pimpin Rapat Di Kantor DPRD Kepri ( Fhoto : Istimewa) |
TANJUNGPINANG, Infokepri.com - Badan Anggaran DPRD Kepri mendesak Pemprov Kepri segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan (LPP) APBD 2016. Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan laporan ini diharapkan dapat segera selesai.
"LPP kalau bisa diserahkan sebelum lebaran. Jadi kita bisa tahu Silpa (Sisa lebih Pembiayaan Anggaran) nya," kata Jumaga di ruang rapat, Senin (12/7/2017).
Dengan begitu, Pemprov dapat mempercepat pembahasan APBD Perubahan 2017. "Karena kemarin Pemprov berjanji bulan Juli APBD-P sudah diketok (disahkan)," tegas Jumaga.
Percepatan pembahasan ini sendiri bukan tanpa alasan. DPRD tidak ingin pembahasan hingga pengesahan APBD terlambat seperti tahun lalu. Sebab, dengan lambatnya APBD dan APBD-P disahkan, akan menyebabkan terlambat pula pembangunan dan pengalokasian APBD.
Menanggapi hal ini, Kepala Bappeda Naharuddin berjanji untuk segera menindaklanjuti pembahasan LPP APBDP ini. Sebab, pihaknya juga akan menganggarkan belanja tambahan. "Misalnya belanja sertifikasi guru yang belum dimasukkan dalam belanja," kata Nahar.
Untuk postur APBD-P sendiri, diperkirakan akan mengalami penurunan. Sebab, hasil Silpa diperkirakan menurun. Namun demikian, sektor penerimaan lain masih diharapkan dapat meningkat khususnya disektor-sektor penerimaan baru. (hms/Lian)
"LPP kalau bisa diserahkan sebelum lebaran. Jadi kita bisa tahu Silpa (Sisa lebih Pembiayaan Anggaran) nya," kata Jumaga di ruang rapat, Senin (12/7/2017).
Dengan begitu, Pemprov dapat mempercepat pembahasan APBD Perubahan 2017. "Karena kemarin Pemprov berjanji bulan Juli APBD-P sudah diketok (disahkan)," tegas Jumaga.
Percepatan pembahasan ini sendiri bukan tanpa alasan. DPRD tidak ingin pembahasan hingga pengesahan APBD terlambat seperti tahun lalu. Sebab, dengan lambatnya APBD dan APBD-P disahkan, akan menyebabkan terlambat pula pembangunan dan pengalokasian APBD.
Menanggapi hal ini, Kepala Bappeda Naharuddin berjanji untuk segera menindaklanjuti pembahasan LPP APBDP ini. Sebab, pihaknya juga akan menganggarkan belanja tambahan. "Misalnya belanja sertifikasi guru yang belum dimasukkan dalam belanja," kata Nahar.
Untuk postur APBD-P sendiri, diperkirakan akan mengalami penurunan. Sebab, hasil Silpa diperkirakan menurun. Namun demikian, sektor penerimaan lain masih diharapkan dapat meningkat khususnya disektor-sektor penerimaan baru. (hms/Lian)
